Perbandingan Perekonomian Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

TUGAS INDIVIDU

PEREKONOMIAN INDONESIA

Perbandingan Perekonomian Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Disusun Oleh :

NAMA                      :       DANDY HAFIDH FAUZI

NIM                          :       43213120052

BIDANG STUDI       :       S1-AKUNTANSI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

PERBANDINGAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

Ekonomi suatu negara merupakan salah satu bahasan penting yang terus-menerus diperbincangkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi pada suatu negara selalu menunjukkan perubahan-perubahan yang menghasilkan dinamika ekonomi yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan negara secara keseluruhan. Kondisi ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan pemerintah yang berperan besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan dalam suatu negara bisa menjadi momentum dari perubahan ekonomi. Seperti halnya di Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Reformasi memperlihatkan orientasi pembangunan ekonomi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Orientasi pembangunan yang dimaksud adalah orientasi pembangunan ke dalam dan ke luar.  Pembangunan berorientasi ke dalam yaitu usaha stablisasi ekonomi dengan memperkuat usaha-usaha dalam negeri, sedangkan pembangunan berorientasi ke luar yakni pembangunan dengan melakukan stabilisasi ekonomi negeri dengan memanfaatkan sumber luar negeri.

Pada masa Orde Lama, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi kenyataannya, kekuatan asing terutama Belanda terus menerus berusaha merongrong kedaulatan yang dimiliki  Indonesia. Oleh karena itu, fokus  pemerintahan berdaulat Indonesia belumlah masuk ke dalam pembenahan perekonomian. Indonesia masih sibuk untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari dukungan luar negeri untuk mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Sistem demokrasi yang parlementer mengakibatkan pergantian kabinet yang terlau sering. Umur kabinet terlalu pendek sehingga tidak bisa menjalankan program-programnya dengan baik. Hal ini adalah salah satu dampak negatif dari adanya demokrasi yang terlalu banyak terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan. Pada masa Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno bersikap anti batuan asing dan berorientasi ke dalam. Soekarno menyatakan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri atau yang biasa disebut “berdikari” (Mas’oed, 1989:76). Soekarno tidak menghendaki adanya bantuan luar negeri dalam membangun perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia haruslah dilakukan oleh Indonesia sendiri. Bahkan Soekarno melakukan kampanye Ganyang Malaysia yang semakin memperkuat posisinya sebagai oposisi bantuan asing.

Semangat nasionalisme Soekarno menjadi pemicu sikapnya yang tidak menginginkan pihak asing ikut campur dalam pembangungan ekonomi Indonesia. Padahal saat itu di awal kemerdekaannya Indonesia membutuhkan pondasi yang kuat dalam pilar ekonomi. Sikap Soekarno yang anti bantuan asing pada akhirnya membawa konsekuensi tersendiri yaitu terjadinya kekacauan ekonomi di Indonesia. Soekarno cenderung mengabaikan permasalahan mengenai ekonomi negara, pengeluaran besar-besaran yang terjadi bukan ditujukan terhadap pembangunan, melainkan untuk kebutuhan militer, proyek mercusuar, dan dana-dana politik lainnya. Soekarno juga cenderung menutup Indonesia terhadap dunia luar terutama negara-negara barat. Hal itu diperkeruh dengan terjadinya inflasi hingga 600% per tahun pada 1966 yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan ekonomi bagi Indonesia. Kepercayaan masyarakat pada era Orde Lama kemudian menurun karena rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

Selama satu setengah dasawarsa (1951-1966), perekonomian Indonesia tumbuh relatif lamban. Prestasi ekonomi (diukur dengan pendapatan nasional bruto atau produk domestik bruto) per kapita hanya tumbuh setingkat 2,7% rata-rata pertahun. Pertumbuhan tertinggi prestasi ekonomi per kapita terjadi pada tahun 1953, yakni sebesar 22,1%, yang tidak lain adalah berkat adanya Perang Korea. Perang tersebut telah membuat ekspor Indonesia meningkat pesat.

            Pada masa Orde Lama, terdapat beberapa sektor usaha, mislanya sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lain - lain. Masing-masing sektor menyumbang andil dalam perekonomian. Akan tetapi sektor yang paling dominan adalah sektor pertanian, yang merupakan penyumbang terbesar dengan andil lebih dari 50%. Sektor perdagangan menduduki peringkat kedua dengan persentase sekitar 15 % disusul sektor industri dengan persentase sekitar 5%. Sektor pertanian bukan saja merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan produk nasional maupun produk domestik, tetapi juga pemberi lapangan kerja yang utama bagi senbagian besar penduduk Indonesia.

Pada Masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, slogan “Politik sebagai Panglima” berubah menjadi “Ekonomi sebagai Panglima”. Pada masa ini, pembangunan ekonomi merupakan keutamaan, buktinya, kebijakan-kebijakan Soeharto berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Soeharto berusaha menarik modal dari negara-negara barat. Perekonomian pada masa Soeharto juga ditandai dengan adanya perbaikan di berbagai sektor dan pengiriman delegasi untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman dari negara-negara barat dan juga IMF. Jenis bantuan asing ini sangat berarti dalam menstabilkan harga-harga melalui “injeksi” bahan impor ke pasar. Orde Baru berpandangan bahwa Indonesia memerlukan dukungan baik dari pemerintah negara kapitalis asing maupun dari masyarakat bisnis internasional pada umumnya, yakni para banker dan perusahaan-perusahaan multinasional (Mochtar 1989,67).

Orde Baru cenderung berorientasi keluar dalam membangun ekonomi. Langkah Soeharto dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, tahap penyelamatan yang bertujuan untuk mencegah agar kemerosotan ekonomi tidak menjadi lebih buruk lagi. Kedua, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yang mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonmi. Ketiga, pembangunan ekonomi. Hubungan Indonesia dengan negara lain dipererat melalui berbagai kerjasama, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional, terutama PBB, dan penyelesaian konflik dengan Malaysia. Perekonomian Indonesia pada tahun 1970-an masih tergantung pada ekspor migas,dan setelah terjadi resesi ekonomi(1984),pemerintah mengambil kebijakan untuk memperkuatsektor non-migas dengan melakukan deregulasi dalam bidang ekonomi Awalnya bantuan asing sulit diperoleh karena mereka telah dikecewakan oleh Soekarno, namun dengan berbagai usaha dan pendekatan yang dilakukan kucuran dana asing tersebut akhirnya diterima Indonesia. Ekonomi Indonesia mulai bangkit bahkan akhirnya menjadi begitu kuat.

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang. .

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi. Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya.

Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena pada awal tahun 1990-an tersebut, ekonomi Indonesia mengalami overheating, perkembangan permintaan tidak diimbangi dengan barang/jasa yang menjadi awal mula terjadinya krisis moneter tahiun 1998 dan mengakhiri pemerintahan Orde Baru

Pada Masa Reformasi ini perekonomian indonesia ditandai dengan krisis monoter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan, namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, namun pada tahun 1999 terjadi perbedaan pertumbuhan kondisi ekonomi Indonesia.

Pada masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie di bulan agustus 1998, dalam mengawali masa reformasi dan belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi maka Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkannya untuk mengendalikan stabilitas politik.

Di bulan Oktober 1999, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid program tersebut diperpanjang. Pada saat itu masih belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru dan harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Presiden pun terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.

Pada masa pemerintahannya masyarakat menaruh harapan besar kepada Gusdur meskipun dalam hal perekonomian  Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga mulai tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang sangat buruk. Namun kondisi nilai tukar rupiah memang baik. Tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Sehingga mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk diselesaikan,yaitu pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum. Inflasi yang dihadapi juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta.

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Walaupun demikian, Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total. Selain itu, Bank Indonesia juga menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.

Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6.300 Trilyun  meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat diantara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar di dunia G20.
Perekonomian Indonesia pada kuartal IV-2013 sedikit membaik dengan mencatat laju pertumbuhan year-on-year menjadi 5,72% meski lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 6,18%. Hal ini terutama disebabkan oleh tekanan pada transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar rupiah yang dibarengi dengan kenaikan laju inflasi. Tekanan pada transaksi berjalan yang mengalami defisit selama tiga kuartal terakhir mendorong peningkatan suku bunga acuan sehingga menekan investasi. Meski defisit transaksi berjalan menurun signifikan dari USD 8,5 miliar pada kuartal sebelumnya menjadi USD 4 miliar pada kuartal IV-2013, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya mencapai  5,78% lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang mencapai 6,23%. 

KESIMPULAN

Dari uraian perbandingan perekonomian indonesia dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Orde Lama :

1.      Sektor Pertanian masih menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian Indonesia baik masa penjajahan maupun masa Orde Lama

2.  Perekonomian berjalan lambat, karena berbagai fatktor seperti adanya politik mercusuar, pergantian cabinet yang terlalu sering, dan terjadi pergolakan politik.

3.      Kepemimpinan Suekarno anti bantuan asing dan berdaulat ke dalam.

4.  Untuk membangun ekonomi,sangat diperlukan stabilitas politik yang bagus dan kinerja pemerintah  yang terfokus.

5.      Kebijakan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi sistem politik negara tersebut. Terlihat pada masa demokrasi terpimpin, ketika pollitik kita cenderung kea rah sosialis, ekonomi kita juga bergeser ke arah ekonomi sosialis.

6.   Pada masa Orde Lama, kebijakan membuka diri untuk masuknya modal asing cenderung menaikkan perekonomian, dan kebijakan menutup modal asing cenderung menurunkan perekonomian.

Orde Baru :

1.  Pemerintahan Orde Baru diawali dengan kondisi ekonomi peninggalan Orde Lama yangkurang bagus yaitu adanya inflasi yang tinggi dan stabilitas nasional yang terganggu.

2.      Kepemimpinan Sueharto pro terhadap bantuan asing dan berdaulat keluar.

3. Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi perekonomidengan menekan inflasi dan mengendalikannya serta memperbaiki sendi perekonomiandengan memperbaiki kemampuan berproduksi.

4.  Pemerintahan Orde Baru juga berfokus pada stabilitas politik agar pembangunanekonomi tidak terganggu.

5.      Pembangunan membutuhkan modal sehingga pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan untuk membuka diri dengan negara-negara Barat agar investor bisa masukdan hasilnya pembangunan ekonomi secara makro bisa dikatakan berhasil

6.      Ada beberapa peristiwa terkait ekonomi pada masa Orde Baru,yaitu kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1974 dan tahun 1980, resesi ekonomi dunai tahun 1984 pencapain swasembada pangan dan terjadinya overheating ekonomi pada awal tahun 1990-an.

7.      Perekonomian Indonesia secara umum mengalami transformasi struktural dimana porsi sektor perekonomian terhadap GDP mulai menurun dan porsi sektor industri manufaktur meningkat.

8.      Perekonomian Indonesia pada tahun 1970-an masih tergantung pada ekspor migas,dan setelah terjadi resesi ekonomi, pemerintah mengambil kebijakan untuk memperkuat sektor non-migas dengan melakukan deregulasi dalam bidang ekonomi.

9.      Pada awal tahun 1990-an,ekonomi Indonesia mengalami overheating, perkembangan permintaan tidak diimbangi dengan barang/jasa yang menjadi awal mula terjadinya krisis moneter tahiun 1998 dan mengakhiri pemerintahan Orde Baru.

Reformasi :

1.      Perekonomian indonesia ditandai dengan krisis monoter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi.

2.      pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan, namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%.

3.      Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, namun pada tahun 1999 terjadi perbedaan pertumbuhan kondisi ekonomi Indonesia.

4.     Pada pemerintahan Habibie terjadi berbagai macam kebijakan ekonomi yang berdampak pendapatan modal dari lMF, untuk perekonomian indinesia. Habibie juga melonggarkannya untuk mengendalikan stabilitas politik.

5.      Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

6.   Tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito.

7.    Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.

8.      Pada tahun 2010 hingga sekarang, perekonomian Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. Terdapat peningkatan kinerja perekonomian yang didorong oleh pertumbuhan sektor jasa dan ekspor neto.

DAFATAR PUSTAKA

1.      Dumairy. Perekonomian Indonesia.  Jakarta: Erlangga. 1999

2.      http://muttaqiena.blogspot.com/2008/06/analisa-sejarah-perekonomian-indonesia.html

3.      Wiharyanto, Kardiyat .Pergantian Kekuasaan di Indonesia tahun 1800. SPSS. Vol 21. No.21. 1 April 2007

4.      http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia#Orde_Baru

5.      http://shentiald.blogspot.com/2013/12/makalah-indonesia-pada-masa-orde-baru.html

6.      Mas’oed, Mochtar. 1989. “Stabilisasi dan Pembangunan Ekonomi yang Berorientasi ke Luar” dalam Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, Jakarta: LP3ES, pp.59-126

7.      Perdana, Ari A., 2001. Peranan “Kepentingan” Dalam Mekanisme Pasar dan Penentuan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. CSIS Working Paper Series, WPE 061.